anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyatakan sistem politik dinasti mesti dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, kehadiran politik dinasti, misalnya berbagai kepala daerah adalah Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan mayoritas disediakan publik, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.
arwani mengatakan, tak dapat dipungkiri apabila darah politik mengalir pada sebuah keluarga, tapi keuntungan itu tetap usah dibatasi agar memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tidak mungkin mencalonkan keluarganya di Satu periode setelahnya, kami tak hendak hak yg dipunya mayoritas publik tersebut tersandra melalui hak dinasti itu, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
- Membersihkan Jerawat Secara Alami
- Mengenal Hajar Jahanam
- Daun Sirsak Untuk Kesehatan
- Tentang oriflame dan DBC Network
menurut arwani, politik dinasti dan berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Salah satu bidang, tidak cuma politik, namun dapat merambah ke jenis ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, walaupun darah politik tak bisa dihalangi, tapi dengan pembatasan tersebut, publik masih mempunyai kesempatan membangun demokratisasi selama sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu harus diatur melalui bagus, supaya tak terjadi penyanderaan hak politik publik, papar arwani.