berkas irjen pol djoko susilo telah dilimpahkan ke pengadilan agar jumlah dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat dalam korps lalu lintas polri 2011 juga tindak pidana pencucian biaya.
hari ini berkas ds dilimpahkan ke pengadilan, bisa saja sidangnya minggu depan, papar juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi selama jakarta, selasa.
pada senin (1/4), berkas djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk terbuat surat dakwaan.
wakil ketua kpk bambang widjojanto menyampaikan bahwa pelacakan aset milik djoko terus diselenggarakan biarpun berkasnya sudah p21 (tersedia).
Informasi Lainnya:
terkait kemungkinan aset baru dan terungkap selama persidangan, bambang menungkapkan temuan baru tersebut bisa dipergunakan.
dalam undang-undang, penemuan-penemuan pada proses persidangan bisa dipakai, didaftarkan kekayaan yang tak dapat dibuktikan asal-usulnya, ungkap bambang.
kpk telah menyita lebih dari 33 tanah juga bangunan, update tiga stasiun pengisian bahan bakar umum, 4 kendaraan juga 6 bus besar milik jenderal bintang dua itu melalui kualitas kurang lebih rp70 miliar.
harta bergerak yang sudah disita kpk berupa empat kendaraan yaitu berjenis jeep wrangler, mpv serena, toyota harrier juga toyota avanza
masih banyak enam bus besar dan disita, diantara lain diambil dari yogyakarta juga empat selama antaranya sudah diamankan pada sekitar gedung kpk
kpk menduga djoko melanggar pasal 3 dan atau 4 undang-undang no 8 tahun 2010 mengenai pencegahan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga pasal 3 ayat 1 serta serta pasal 6 ayat 1 uu 15 tahun 2002 mengenai tppu melalui pidana penjara paling berlarut 20 tahun juga denda paling ada rp10 miliar.
untuk jumlah korupsi simulator, kpk menyangkakan djoko pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah uu no 20 tahun 2001 mengenai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) kuhp perihal penyalahgunaan wewenang juga perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.